Pemerintah Hapus Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Tapi Pengguna Jalur Darat Wajib Lakukan 3 Syarat Ini

  • Whatsapp
Tes Antigen
Ilustrasi perjalanan menggunakan pesawat. (pexels.com)

Dnews.id|JAKARTA – Setelah banyak menuai protes, aturan wajib tes covid-19 metode PCR untuk perjalanan menggunakan pesawat akhirnya dihapus. Pelonggaran aturan ini disampaikan Menko PMK Muhadjir Effendy pada Senin (1/11) kemarin.

Pemerintah melonggarkan aturan bagi masyarakat yang ingin berpergian dengan pesawat yaitu penumpang hanya diwajibkan menunjukkan hasil negatif covid tes antigen. Menteri Muhadjir menambahkan perubahan kebijakan itu dilakukan atas usul Mendagri Tito Karnavian.

Bacaan Lainnya

“Perjalanan akan ada perubahan yaitu wilayah Jawa-Bali. Perjalanan udara tidak lagi harus pakai tes PCR, tapi cukup tes antigen. Sama dengan yang diberlakukan di wilayah luar Jawa non Bali,” katanya.

Belum ada kepastian berlakunya aturan baru

Sementara itu Kementerian Perhubungan menyatakan belum bisa memastikan kapan pelonggaran aturan itu akan berlaku. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya masih menunggu penetapan aturan naik pesawat tanpa harus tes PCR yang rencananya dituangkan dalam instruksi menteri dalam negeri dan surat edaran (SE) Satgas Covid-19.

“Kami menunggu penetapannya melalui Inmendagri dan SE Satgas, seperti yang jadi rujukan selama ini,” katanya seperti melansir CNNIndonesia.com, Senin (1/11).

ilustrasi perjalanan darat dan penyebrangan. (Pexels.com)

Perjalanan darat wajib PCR dan Antigen

Sementara itu Kemenhub juga mengeluarkan syarat perjalanan darat baru untuk perjalanan dengan jarak minimal 250 km atau waktu 4 jam. Syarat ini juga berlaku untuk perjalanan penyebrangan dari dan ke Pulai Jawa dan Bali.

Syarat tertuang dalam Surat Edaran nomor SE 90 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 86 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan dalam beleid anyar itu para pelaku perjalanan jauh dengan moda transportasi darat dan penyeberangan dari dan ke Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksin minimal dosis pertama dan surat keterangan hasil RT-PCR maksimal 3×24 jam atau antigen maksimal 1×24 jam sebelum perjalanan.

Wajib untuk semua jenis kendaraan

“Ketentuan syarat perjalanan tersebut berlaku bagi pengguna kendaraan bermotor perseorangan, sepeda motor, kendaraan bermotor umum, maupun angkutan penyeberangan,” kata Budi seperti dikutip dari Antara, Minggu (31/10).

Budi mengatakan aturan mulai berlaku pada 27 Oktober 2021 hingga batas yang belum ditentukan.

“Surat keterangan ini mulai kami memberlakukan secara efektif per tanggal 27 Oktober 2021 dan dengan SE 90/2021 ini berlaku hingga batas yang akan ditentukan kemudian dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Budi menambahkan khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik yang melakukan perjalanan dalam negeri di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali, berlaku ketentuan wajib menunjukkan kartu vaksin dosis lengkap dan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 14×24 jam sebelum keberangkatan.

Kemudian wajib menunjukkan kartu vaksin dosis pertama dan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 7×24 jam sebelum keberangkatan.

Selain itu wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif Rapid Test Antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1×24 jam sebelum keberangkatan apabila belum mendapatkan vaksinasi.

Ia menyampaikan pihaknya juga mengimbau bagi para pemimpin daerah maupun penyelenggara/operator sarana prasarana transportasi darat untuk berkoordinasi serta melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan aturan ini di daerah-daerah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *